Pemutaran Film “Sallombengan Seko”

Mari warga Sulawesi!
Dalam rangka merayakan Hari Masyarakat Adat Sedunia
Pemutaran dan Diskusi “Sallombengan Seko”

Mengenai film:

Pada tahun 2012 sebuah perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) memperoleh Perpanjangan izin Prinsip dari Pemerintah Daerah Luwu untuk melakukan survey untuk pembangunan PLTA di Wilayah Adat Seko dengan kapasitas 480 MW. Badan sungai Betue yang berada di Wilayah Adat Ambalong yaitu di Sae akan dibendung untuk mengalirkan air ke Ratte untuk menggerakkan turbin listrik. Air akan dialirkan melalui terowongan sepanjang 18 Km yang luas penampangnya masing-masing delapan meter. Terowongan ini juga akan membelah bukit, pohon-pohon, tebing, ladang dan kampung. Dengan adanya rencana pemerintah dan perusahaan inilah, masyarakat Adat Seko mulai gundah dan terganggu kedamaiannya yang selama ini sudah mereka rasakan.

Dikarenakan Masyarakat Adat Seko (Komunitas Adat Amballong, Komunitas Adat Pohoneneang, Komunitas Adat Hoyanne) tidak setuju atas Proyek PLTA, khususnya, hingga saat ini masyarakatnya terus berjuang untuk mempertahankan wilayah adatnya dari rencana investasi pembangunan PLTA tersebut. Akibat dari penolakan tersebut, perusahaan merespon penolakan masyarakat adat Seko dengan melaporkan pidana 14 orang masyarakat adat Seko yang saat ini 13 orang yang masih proses Kasasi dan 1 orang sudah menjalani masa hukuman.  Mereka dianggap bersalah karena menggerakan ribuan masyarakatnya yang ada dibeberapa dusun dan dianggap mengancam keselamatan karyawan perusahaan yang sedang bekerja di wilayah adat mereka. Mereka divonis oleh hakim di Pengadilan Negeri Masamba dengan hukuman penjara selama 7 bulan.

Tobara Amballong, R. Kondo Lada’ menyampaikan bahwa lokasi pembangunan DAM PLTA berada di lumbung pangan seluruh Komunitas Adat Ambalong yaitu di Sae. Kebutuhan beras Masyarakat Adat Amballong sangat bergantung dengan kawasan Sae. Sebelum membuka dan mengelola sawah di Sae, masyarakat Amballong harus membeli beras ataupun meminta beras kepada keluarga mereka di Seko Padang. Dengan bukti ini menunjukkan bahwa tanah dan wilayah Sae merupakan harga mati mereka jika akan ditenggelamkan untuk pembangunan Dam PLTA. Tidak ada kompromi untuk tanah ini.

Melihat situasi Seko dan konflik yang terjadi di Seko, Indonesia Nature Film Society bekerjasama dengan Handcrafted Films dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencoba mendokumentasikan seperti apa konflik yang terjadi dan bagaimana dengan situasi terakhir di Seko. Pendokumentasian juga dilakukan dengan melakukan wawancara para tokoh, pemuda dan kaum perempuan di Seko. Setelah melakukan proses pengambilan gambar di lapangan dan proses editing, video “Salombengan Seko” akan ditayangkan secara perdana di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilakukan juga bersamaan dengan perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 2017.

Kegiatan pemutaran video dan diskusi ini bekerjasama dengan Perkumpulan Wallacea, BEM IAIN Palopo, LPM To’ Ciung Unanda, Sema FISIP Unanda, Germas Lutra, PC. PMII Palopo, Pemilar, Gusdurian Palopo, Eksekutif LMND Palopo, Suladwiva[dot]co, dan Radio Swara Tokelakaju.

Hari: Rabu, 9 Agustus 2017
Tempat: Aula Serbaguna IAIN Palopo. Sulawesi Selatan
Pukul: 19.30

#infoscreening