Peristiwa-peristiwa di berbagai belahan bumi seperti pengasingan, perang, revolusi, dan cerita-cerita sejarah lain seakan-akan tak pernah habis untuk dinikmati baik melalui film fiksi naratif maupun dokumenter. Selain karena ceritanya dituturkan melalui sudut pandang yang berbeda-beda, penekanan inti cerita pun menjadi hal yang sangat diperhitungkan ketika menyaksikan sebuah film. Hal inilah yang saya rasakan ketika menonton First Lady of the Revolution (2016) pada Sabtu (18/8) di Kineforum.
Henrietta Boggs dan Jose Figueres
Film dituturkan melalui sudut pandang seorang wanita, Henrietta Boggs, yang dilahirkan di Alabama tahun 1918 namun memilih hidup di Costa Rica bersama paman dan bibinya. Kepindahannya berujung dengan menemukan pendamping hidupnya, Jose Figueres, seorang lelaki yang ditakdirkan untuk mengubah identitasnya.
Pada tahun 1948, Figueres terpilih menjadi presiden. Salah satu keberhasilan Figueres adalah menghapuskan pasukan bersenjata Costa Rica pada 1 Desember 1948. Pada tahun 1947 di Brasil, Costa Rica menandatangani perjanjian “Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance” -yang menyepakati 17 negara termasuk Uruguay, Brazil, Peru, Colombia untuk saling melindungi dari serangan militer yang muncul.
Baca juga: ARKIPEL 2018 Awarding Night: Rayakan Eksplorasi Sinema
Figueres tampil menjadi figur yang sangat politis, menjadikan Boggs semakin terabaikan dan terpaksa meninggalkan suaminya di usia pernikahan mereka yang telah berjalan 10 tahun. Setelah meninggalkan Figueres, Boggs menikah lagi dan bekerja sebagai editor majalah bulanan di Montgomery.
SUDUT PANDANG WANITA DALAM SEBUAH REVOLUSI
Kedatangannya di Costa Rica pada tahun 1941, ia dikejutkan dengan kondisi masyarakat yang terbagi secara rasial di mana perempuan tidak memiliki hak suara serta hanya memainkan peran tunduk dan pasif dalam rumah tangga mereka. Hal inilah yang menuntun Boggs untuk bertindak aktif dalam memperjuangkan kedudukan wanita.
First Lady of the Revolution (2016) tidak sekadar menggambarkan bagaimana Costa Rica membentuk identitas demokrasinya, namun juga menekankan pada tindakan Boggs memperjuangkan reformasi pendidikan dan hak-hak perempuan –termasuk memperjuangkan hak pilih. Jabatan kunci itulah yang menjadikannya lolos dari batas-batas eksistensi tradisional dan mampu memperluas cakrawalanya ke dalam dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya.
Diskusi kali ini menghadirkan Alfredo Jose Pizarro Campos, pejabat duta besar Republik Costa Rica di Indonesia dan Dave Lumenta, peneliti sekaligus dosen FISIP UI. Diskusi yang diadakan setelah pemutaran film kali ini dimoderatori oleh Ifan Ismail selaku Juru Program Kineforum.
MENGENAL COSTA RICA
“Costa Rica memiliki kekayaan dalam bentuk keanekaragaman hayati. Kontribusinya sebesar 5% dari seluruh keanekaragaman hayati di dunia. Selain itu, Costa Rica juga lebih mengedepankan pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakatnya,” ujar Alfredo Jose.
Ifan Ismail, Dave Lumenta, dan Alfredo Jose Pizarro Campos dalam diskusi di Kineforum (sumber: Instagram Kineforum)
Ia menambahkan, “Konsep green growth yang telah diterapkan selama lima belas tahun terakhir secara signifikan mengalokasikan pendanaannya di bidang pelestarian lingkungan dan kehutanan,” ujar Alfredo Jose.
Untuk beberapa alasan, Costa Rica menghindari keterlibatan asing, belum berencana untuk berekspansi dan tidak memiliki minyak ataupun emas yang berharga. Dua negara yang berdekatan, Panama dan Nicaragua, juga tidak memiliki konflik apapun dengan Costa Rica.
Baca juga: Tempat Belajar Eksperimentasi Visual itu Disebut “Milisifilem”
Ketika Figueres mengumumkan adanya penghapusan militer, ia mengalokasikan dana terkait kebutuhan senjata dan persediaan makanan tentara untuk kepentingan pendidikan dan kebudayaan. Figueres juga menghibahkan bekas barak militer kepada institusi kebudayaan di Costa Rica sebagai wujud dedikasinya pada bidang kebudayaan.
Kendati demikian, Costa Rica masih memiliki satuan kepolisian untuk melindungi negaranya melalui komando Menteriio de Seguridad Pública (MSP). Selain itu, Costa Rica juga beraliansi dengan Amerika Serikat dalam hal perlindungan hukum, keamanan negara, dan drug-trafficking.
TENAGA MILITER DI INDONESIA
“Tenaga militer di Indonesia, jika melihat sejarah di Indonesia kurang lebih 200-300 tahun yang lalu, berasal dari kaum petani, dipekerjakan untuk melindungi lahan-lahan yang pada saat itu merupakan sumber daya paling potensial di Indonesia. Itu pun dipilih secara paksa. Tidak ada pun yang benar-benar ingin menjadi tentara karena akan membebani keluarganya,” ujar Dave Lumenta.
“Hal ini juga perlu dipikirkan kembali. Keputusan untuk merekrut tenaga militer, bagaimana cara membiayai kebutuhan militer di Indonesia yang terdiri dari biaya-biaya untuk membeli alat senjata, sekaligus membiayai pasokan makanan bagi para militer tersebut.” Tambahnya.
Dave Lumenta dalam diskusi di Kineforum (18/8) (sumber: Instagram Kineforum)
Keberadaan tenaga militer juga disinyalir karena adanya kebutuhan untuk memelihara bisnis di negara tersebut. Hal ini mungkin sesuai dengan keadaan Indonesia di mana masih banyak sektor-sektor yang dikuasai oleh asing. Sedangkan yang terjadi di Costa Rica, kepentingan-kepentingan ekspansi bisnis itu belum terlalu kompleks sehingga Costa Rica masih memilih untuk tidak memiliki tentara.
Menutup diskusi, Jose memberikan kalimat penutup “Akan selalu ada poin yang kritikal dalam hal ini, peradaban budaya militer yang telah booming dari tahun 1998, dan saya pikir tindakan ini bukanlah sesuatu yang bersifat regresif, bukanlah sesuatu yang bisa dimaknai secara luas, sama halnya ketika kita menyimbolkan kekerasan.”
“Saya pikir dengan ketiadaan militer, menjadi tugas kami sebagai warga Costa Rica, untuk memiliki sikap yang netral dan tetap berdiri untuk negaranya sendiri.”
