Tulisan merupakan bagian dari program apprenticeship Infoscreening
Sebagian orang dari 267 juta jiwa yang terdata sebagai penduduk Indonesia merupakan penghayat kepercayaan atau agama leluhur. Meski sah menjadi warga negara, mereka tak lantas diperlakukan setara tanpa tindakan diskriminatif.
Salah seorang penganut Aliran Kebatinan Perjalanan di Jawa Barat, misalnya, menceritakan bahwa dirinya diejek tidak beragama atau mempercayai agama yang sesat saat SD sampai SMP. Selama ia menempuh pendidikan di bangku sekolah menengah pun, alih-alih mendapatkan pelajaran soal kepercayaan, dirinya malah mengikuti pejaran agama lain.
Selain masalah pendidikan, administrasi kependudukan turut menjadi persoalan. Keterangan agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) salah seorang penganut Marapu, agama leluhur yang ada di Nusa Tenggara Timur, justru tertulis Katolik. Ia mengaku hal ini dilakukan agar dirinya bisa mengakses berbagai layanan dari pemerintah.
Tentang Atas Nama Percaya
Problem di atas adalah dua dari beberapa kisah yang menjadi inti cerita film dokumenter berjudul Atas Nama Percaya buatan Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, The Pardee School of Global Studies Boston University, serta Watchdog Documentary. Selain pengalaman yang dirasakan, film ini juga menyuguhkan sejarah soal stigma dan pasang surut pengakuan negara terhadap para penghayat kepercayaan atau agama leluhur sejak tahun 1945.
“Atas Nama Percaya adalah film pertama dari serial film dokumenter yang kami namai Indonesian Pluralities. Bukan sekadar plurality yang berarti keragaman tapi pluralities yang menunjukkan kalau keragamannya pun beragam,” ujar staf peneliti CRCS Aziz Anwar Fachrudin.
Ia mengatakan Atas Nama Percaya rilis pertama kali pada tanggal 23 November lalu dan telah diputar lebih dari 40 kali di komunitas maupun sekolah. Pada Rabu (18/12), film ini tayang di Pendopo Merah Fakultas Ilmu Sosial UNY serta dijadikan bahan diskusi. Aziz yang datang sebagai pembicara di acara yang diadakan oleh Himpunan mahasiswa (Hima) Pendidikan Sosiologi dan Lingkar Diskusi Publik UNY tersebut menjelaskan bahwa ada lima film lagi yang akan dibuat tahun depan.
“Film kedua nanti mengenai segregasi setelah konflik di Ambon, yang ketiga soal politik Islam, yang keempat tentang gender, kemudian pendidikan, dan film terakhir tentang kesimpulan dari seluruh serial film ini,” jelasnya.
Menurut Aziz, setidaknya ada 180 aliran kepercayaan yang resmi terdaftar di Direkrotat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jika jumlah itu ditambahkan dengan aliran kepercayaan lain yang tak terdaftar maka banyaknya mencapai lebih dari 300.
Memikirkan Ulang Definisi Agama
Lebih lanjut, katanya, pada tahun 1950-an terdapat tiga kriteria yang dipakai untuk menentukan apakah sebuah keyakinan dinilai sebagai agama atau tidak.
“Definisi yang digunakan ketika awal-awal bahwa aliran kepercayaan bukan sebuah agama yang dilancarkan oleh kelompok partai Islam adalah sesuatu dianggap sebagai agama jika dia memiliki Tuhan, figur sebagai nabi, dan kitab suci. Aliran kepercayaan tidak punya ini maka tidak dianggap agama,” terangnya.
Padahal, kata Aziz, jika kriteria tersebut diterapkan secara ketat maka agama yang diakui pun tidak tergolong di dalamnya. Ia lantas mencontohkan Konghucu yang dipandang sebagai filsafat di Cina dan agama di Indonesia. Aziz pun menekankan pentingnya menjadi kritis serta mengetahui bahwa pemahaman akan agama tak terlepas dari politik dan sejarah yang dibangun.
“Poin utamanya adalah cara kita memahami agama itu tidak terlepas dari konstruksi politik sejarah yang sedemikian lamanya. Sehingga seolah-olah apa yang kita anggap agama sekarang itu definisinya sudah jelas dan taken for granted seolah-olah tidak memiliki kriteria atau elemen yang bisa dikritisi. Makanya visi dari film Atas Nama Percaya adalah sebagai bahan edukasi,” tuturnya.
Pingback: Screening - Indonesian Pluralities